Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa indonesia

  1. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia

Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia, menurut M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada, seperti kerajaan Kutai Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa-bangsa lain ke Indonesia untuk menjajah dan menguasai beratus-ratus tahun lamanya. kerajaan Kutai memberikan andil terhadap nilai-nilai Pancasila seperti nilai-nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan nilai Ketuhanan dalam bentuk kenduri, sedekah pada brahmana. Kerajaan sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan laut, juga mengembangkan bidang pendidikan terbukti sriwijaya memiliki semacam universitas agama budha yang terkenal dia Asia. Masa kejayaan kerajaan majapahit pada waktu hayam wuruk dan patihnya gajah mada, hidup dan berkembang dua agama yaitu hindu dan budha. Majapahit melahirkan beberapa empu seperti empu prapanca yang menulis buku kertagama (1365) yang terdapat istilah “Pancasila” empu tantular mengarang buku sutasoma yang didalamnya tercantum seloka persatuan nasional. “Bhineka tunggal ika” yang artinya walaupun berbeda namun satu jua. Pada tahun 1331 mahapatih gajah mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi cita-cita mempersatukan nusantara raya. Denganbberjalanya waktu , majapahit runtuh pada permulaan abad ke 16 dengan masuknya dan berkembangnya agama islam. Setelah itu mulai berdatangan bangsa eropa seperti portugis, spanyol untuk mencari rempah-rempah. Pada abad ke 16 belanda datang ke Indonesia dengan membawa bendera VOC(Verenidge Oast Indische Compagnie) atau perkumpulan dagang .

  1. Kebangkitan nasional

            Dengan kebangkitan dunia timur pada abad 20 dipanggung politik internasional tumbuh kesadaran akan kekuatan sendiri, seperti philiphina(1839) yang dipelopori joze rizal, kemenangan jepang atas rusia di tsunia (1905), adapun indonesia diawali dengan berdirinya budi utomo yang dipelopori oleh dr,Wahidin sudirohusodo pada 20 mei 1908. Indonesia. Kemudian berdiri serekat dagang islam (sdi) tahun 1009, partai nasional indonesia (PNI) yang didirikan oleh sukarno, Cipto mangunkusumo, sartono dan tokoh lainya. Sejak itu perjuangan nasional indonesia mempunyai tujuan yang jelas yaitu indonesia merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air Indonesia.

  1. Penjajahan jepang

Janjipenjajah Belanda tentang Indonesia merdeka hanyalah suatu kebohongan belaka, sehingga tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir penjajahan Belanda tanggal 10 Maret 1940. Kemudian penjajah Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia”. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, penjajah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara Sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyumbi Tioosakai. Pada hari itu juga diumumkan sebagai Ketua (Kaicoo) Dr. KRT. Rajiman

Widyodiningrat, yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang

BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara.

  1. Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI dilaksanakan selama empat hari berturut-turut dari tanggal 29 Juni sampai pada tanggal 1 Juni 1945, yang agenda utamanya adalah pemaparan Rumusan Calon Dasar Negara. Pemaparan rumusan calon dasar Negara adalah sebagai berikut:

  1. Rumusan Moh. Yamin (29 Mei 1945)

Rumusan ini dikemukakan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal

29 Mei 1945 oleh Moh. Yamin berupa rumusan calon dasar negara yang berisikan

lima dasar Negara Indonesia merdeka, yakni:

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan.

Setelah berpidato mengemukakan rumusan calon dasar Negara Indonesia merdeka

beliau juga mengusulkan tertulis mengenai rancangan UUD RI, dari rancangan UUD

tersebut tercantum rumusan Lima Asas atau Dasar Negara, sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  6. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Berbeda dengan Moh. Yamin, beliau tidak mengemukakan rumusan calon dasar

Negara, tetapi hanya mengemukakan teori-teori Negara sebagai berikut:

  1. Teori Negara Perorangan (Individualis)

Teori ini diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), JJ Rousseau (abad 18), Hebert Spencer (abad 19) dan H.J Laski (abad 20). Menurut mereka, Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak (teorinya disebut Kontrak Sosial/Contract Social) antara seluruh individu dengan pemerintah atau penguasa. Paham ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa dan Amerika.

  1. Paham Negara Kelas atau Teori Golongan (Class Theory)

Teori ini diajarkan oleh Karl Marx, Engels dan Lenin yang mengatakan bahwa negara adalah alat dari suatu golongan atau kelas (Borjuis) iuntuk menindas kelas yang yang lain (Proletar). Negara kapitalis adalah alat kaum borjuis, maka ajaran Marxis menganjurkan kaum proletar (kaum yang tidak memiliki modal) meraih kekuasaan dengan jalan ganti menindas kaum borjuis, class action (gerakan massa) atau revolusi. Paham ini populer dengan istilah Komunis. Paham ini dianut oleh negara China, Kuba, Korea Utara.

  1. Paham Negara Integralistik

Paham ini diajarkan Spinoza, Adam Muller dan Hegel (abad 18-19). Menurut paham ini Negara bukan menjamin perseorangan atau golongan, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat integral, dengan segala golongan, bagian yang anggotanya saling berhubungan dan merupakan kesatuan organis. Negara memberi penghidupan bangsa seluruhnya, Negara tidak memihak salah satu golongan/kelompok, yang terpenting bahwa negara menjaga dan menjamin keselamatan hidup bangsa sebagai suatu persatuan (Sekretaris Negara, 1995:33). Di Indonesia dihindarkan adanya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Yang dimaksud dominasi mayoritas adalah suatu kelompok yang jumlahnya banyak (besar) memegang peranan penting dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara danmengabaikan kepentingan kelompok yang jumlahnya kecil. Misal: jaman Orde Baru dikenal Partai Golongan Karya sebagai Partai Single Mayority, sehingga di dalam segala pengambilan keputusan selalu menang. Timbulnya dominasi mayoritas merupakan kosekuensi logis dari hasil demokrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan tirani minoritas, adalah kelompok yang jumlahnya kecil, tetapi memegang peranan penting, karena segala kebijakan yang akan diambil mempengaruhi tata kehidupan masyarakat pada umumnya. Misal: pemgambilan keputusan dari Pengusaha, tentang kenaikan harga minyak goreng akan berpengaruh dalam sektor usaha (ekonomi) masyarakat.

Ir Soekarno (1 Juni 1945)

Dalam pidatonya, Ir. Soekarno mengajukan rumusan calon dasar Negara dengan

lima asas yang diberi nama PANCASILA. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:

  1. Nasionalisme atau Kebangsaan
  2. Internationalisme atau Perikemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)

Panitia Sembilan yang diketahui oleh Ir. Soekarno menyetujui Rancangan Pembukaan Hukum Dasar, rancangan Preambule UUD, yang bunyinya sebagai berikut: “……. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hokum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada: Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

  1. Proklamasi Kemerdekaan

Kemenangan Sekutu dalam perang dunia ke II membawa hikmah bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman berangkat ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memberikan tiga keputusan:

  1. Soekarno sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta sebagai wakilnya dan Dr. Radjiman sebagai anggota.
  2. Panitia boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945.
  3. Cepat atau tidak pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia.

Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran kepada orang banyak, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri

  1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, tepat pada hari Jum’at Legi, jam 10 pagi WIB, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah (teks) proklamasi , yang isinya adalah :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945 (2605)

Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekarno Hatta

  1. Sidang PPKI

Sehari setelah proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI yang pertama kali mengadakan sidang, sebelum sidang resmi membahas beberapa perubahan yang terkait dengan rancangan naskah Pembukaan UUD 1945 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter), terutama Sila Pertama Pancasila dengan menghilangkan tujuh kata menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkat mufakat, keiklasan dan moral luhur para Pendiri Bangsa, terutama dari golongan Islam yang menyetujui Sila Pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa demi kesatuan dan persatuan Indonesia, mengingat bahwa saudara kita terutama dari wilayah Timur banyak yang tidak beragama Islam.

(1). Sidang Pertama 18 Agustus 1945

Sidang ini dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

  1. Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi:
  2. Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta, yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan UUD 1945.
  3. Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
  4. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
  5. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai

Badan Musyawarah Darurat, yang fungsinya seperti MPR.

Maka sejak tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah sah (legal) menjadi sebuah Negara (State), dengan bentuk pemerintahan Republik, dan bentuk Negara Kebangsaan (Nation State), baik secara defacto maupun dejure, karena telah memenuhi syarat utama terbentuk/berdirinya sebuah negara, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

  1. Adanya Pemerintahan (Government),presiden, wakil presiden dan KNIP
  2. Adanya Rakyat (People) Indonesia
  3. Adanya Wilayah (Teritorial), bekas jajahan Belanda.

Dari tiga syarat utama sudah terpenuhi, tetapi masih ada syarat khusus (tambahan) sebagai syarat yang ke empat, yakni adanya pengakuan kemerdekaan dari negara lain, sebab tanpa adanya pengakuan Negara lain Indonesia akan kesulitan membangun hubungan diplomatik dan membuat perjanjian dengan negara lain, (Traktat/Treaty) baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Selain itu, pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menyiratkan:

(1). Bentuk Negara Indonesia adalah : Negara Kesatuan-Negara Kebangsaan

(2). Bentuk Pemerintahan Indonesia : Republik

(3). Bentuk Wilayah Indonesia : Kepulauan

(4). Sistem Kabinet Indonesia : Presidensiil

(5). Dasar Negara Indonesia : Pancasila

(6). Lagu Kebangsaan Indonesia : Indonesia Raya

(7). Lambang Dasar Negara Indonesia : Burung Garuda

(8). Semboyan Negara Indonesia : Bhinneka Tunggal Ika

(9). Bahasa Nasional/Persatuan : Bahasa Indonesia

(10). Pololitik Luar Negeri : Bebas – Aktif

(11). Sistem Pemerintahan/Politik : Demokrasi/Trias Politika

  1. Sidang kedua (19 Agustus 1945)

Pada sidang yang kedua ini PPKI berhasil nenentukan ketetapan sebagai berikut:

  1. Tentang provinsi, dengan pembagian sebagai berikut:

a). Jawa Barat

b). Jawa Tengah

c). Jawa Timur

d). Sumatra

e). Borneo (Kalimantan)

f). Sulawesi

g). Maluku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s